Kerja Sama Bilateral di Tengah Sengketa Wilayah
Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, akhirnya menyetujui pengelolaan bersama Selat Ambalat oleh Indonesia dan Malaysia. Keputusan ini menarik perhatian publik karena wilayah Ambalat selama bertahun-tahun menjadi titik panas sengketa perbatasan laut antara kedua negara.
Namun di balik keputusan tersebut, terdapat pertimbangan strategis yang mendalam. Menurut Prabowo, kerja sama ini bukan berarti melepas kedaulatan, tetapi sebagai langkah pragmatis demi stabilitas dan kemajuan bersama di kawasan perbatasan.
Stabilitas Kawasan Jadi Fokus Utama
Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa prioritas utama Indonesia adalah menjaga stabilitas kawasan. Ia menyebut, konflik perebutan wilayah yang berkepanjangan hanya akan menghambat pembangunan, baik di Indonesia maupun Malaysia.
“Kalau kita ribut terus, kapan kita bisa membangun?” ujar Prabowo. Menurutnya, kerja sama ini bukan semata-mata soal pengelolaan sumber daya, melainkan bentuk kematangan diplomasi kedua negara dalam menghadapi realitas geopolitik.
Pengelolaan Bersama Bukan Penyerahan Kedaulatan
Banyak pihak awalnya mengkhawatirkan bahwa kerja sama ini akan melemahkan posisi Indonesia atas klaim wilayah Ambalat. Namun, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada satu centimeter pun kedaulatan yang dikorbankan.
Konsep “pengelolaan bersama” yang di tawarkan justru memungkinkan Indonesia tetap aktif mengatur pemanfaatan wilayah, sambil membuka ruang kerja sama ekonomi dan pertahanan dengan Malaysia. Skema ini di anggap sebagai solusi saling menguntungkan ketimbang terus-menerus berseteru secara diplomatik.
Baca Juga : Kendalikan Inflasi, Kemendagri Instruksikan Pemda Gerak Cepat
Investasi dan Ekonomi Jadi Tujuan Jangka Panjang
Wilayah Ambalat menyimpan potensi kekayaan sumber daya alam, termasuk cadangan minyak dan gas. Daripada menunggu penyelesaian batas yang bisa memakan waktu puluhan tahun, kedua negara memilih pendekatan produktif.
Dengan skema kerja sama, pengembangan wilayah bisa segera di mulai, investasi bisa masuk, dan masyarakat di sekitar perbatasan akan merasakan manfaatnya. Pemerintah pun berharap pendekatan ini dapat menjadi model untuk penyelesaian sengketa serupa di kawasan lain.
Komitmen Terhadap ASEAN dan Hukum Internasional
Sebagai negara anggota ASEAN, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki komitmen menjaga perdamaian regional. Prabowo menyebut bahwa keputusan ini sejalan dengan semangat ASEAN yang mendorong dialog dan solusi damai.
Selain itu, pendekatan ini tetap mempertimbangkan prinsip hukum laut internasional (UNCLOS), yang menjadi acuan dalam penyelesaian konflik maritim. Alih-alih konfrontatif, kerja sama ini menunjukkan kedewasaan politik luar negeri Indonesia.
Kesimpulan:
Keputusan Prabowo menyetujui kerja sama pengelolaan Selat Ambalat dengan Malaysia bukanlah keputusan spontan. Ada pertimbangan strategis, diplomatik, dan ekonomis yang melatarbelakanginya. Di tengah dinamika kawasan yang penuh tantangan, langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia siap berkolaborasi tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan.
