Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam Kendalikan Inflasi. Instruksi ini di sampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam rapat koordinasi nasional yang membahas kondisi ekonomi daerah, Senin (24/6).
Inflasi Mengancam Daya Beli Masyarakat
Kemendagri menyoroti bahwa kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai berdampak pada daya beli masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, Tito menegaskan bahwa para kepala daerah tidak boleh tinggal diam. Mereka di minta untuk meningkatkan pengawasan harga, memperkuat di stribusi pangan, dan mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
“Inflasi bukan hanya tanggung jawab pusat. Ini adalah isu bersama. Jika dibiarkan, dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor,” ujar Tito.
Langkah-Langkah Strategis yang Harus Diambil Pemda
Dalam arahannya, Kemendagri merinci beberapa tindakan prioritas yang bisa segera di lakukan:
- Menggelar pasar murah untuk menstabilkan harga bahan pokok.
- Memperkuat kerja sama antar daerah (KAD) agar pasokan antarwilayah lancar.
- Mengawasi rantai distribusi pangan agar tidak terjadi penimbunan.
- Mengaktifkan satgas pangan bersama dinas terkait dan aparat penegak hukum.
Transisi penting: Jika semua langkah di jalankan dengan tepat, tekanan inflasi bisa di tekan dalam waktu singkat Kendalikan Inflasi.
Kolaborasi Antarinstansi Jadi Kunci
Selain itu, Kemendagri juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi. Pemda di minta bersinergi dengan Bank Indonesia, Bulog, BPS, dan Kementerian Pertanian agar data dan kebijakan berjalan searah.
Kerja sama lintas sektor di nilai sangat krusial untuk mengendalikan inflasi secara menyeluruh, terutama di daerah yang selama ini menjadi sentra produksi maupun distribusi pangan.
Baca Juga : Investasi Pemula: Mulai dari Mana dan Pilih Produk Apa?
Daerah Wajib Laporkan Progres Penanganan Inflasi
Kemendagri akan memantau langsung kinerja pemda melalui laporan mingguan. Setiap daerah wajib melaporkan perkembangan harga, intervensi yang telah di lakukan, dan hasil yang dicapai.
Tito menyebut bahwa pengendalian inflasi akan masuk dalam indikator evaluasi kinerja kepala daerah, termasuk sebagai bahan penilaian transfer ke daerah.
Penutup: Tindakan Cepat Demi Stabilitas Ekonomi Rakyat
Inflasi tidak bisa di anggap sepele. Ketika harga naik dan pendapatan masyarakat stagnan, dampaknya langsung terasa di meja makan rakyat kecil.
Oleh karena itu, melalui instruksi yang jelas dan langkah konkret, Kemendagri berharap seluruh pemda bisa bergerak cepat, tepat, dan terukur dalam menjaga stabilitas harga dan meringankan beban masyaraka
